Asep Suriaman, ketua Front Masyarakat Peduli Pendidikan terus memantau dan mengawal kebijakan pendidikan yang ada di Jawa Timur. Asep ketua FMPP berharap dan menghimbau masyakarat juga mengawasi segala kebijakan dan melaporkan jika ada penyelewengan dan adukan ada yang memungut liar dana batuan untuk GTT.
FMPP dan komisi bidang Kesra (E) mengingatkan dan meminta kepada seluruh kepala sekolah SMA/SMK di Jatim dan kepala cabang dinas pendidikan kabupaten/kota di seluruh Jatim supaya tidak melakukan pemotongan dana bantuan kesejahteraan bagi para Guru Tidak Tetap (GTT) atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang akan diberikan Pemprov Jatim pada awal tahun ajaran 2019.
"Kalau nanti ada pemotongan, tolong dilaporkan saja biar nanti kami rekomendasikan supaya kepala dinas pendidikan Jatim mencopotnya. Ujar suli
Menurut Suli, dalam RAPBD 2019 Pemprov Jatim telah mengalokasikan anggaran untuk bantuan kesejahteraan bagi GTT/PTT yang bekerja di SMA/SMK Negeri di seluruh Jatim masing-masing sebesar Rp.750 ribu perbulan. “Sebanyak 21.450 GTT/PTT yang belum mendapatkan bantuan kesejahteraan pada tahun ajaran baru 2019 akan seger menerima karena Pemprov Jatim telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.228 miliar untuk membantu meningkatkan kesejahteraan PTT/GTT," paparnya.
Selain tidak ada pemotongan, DPRD Jatim juga meminta pihak sekolah jangan sampai mengurangi gaji GTT/PTT hanya karena mereka telah mendapatkan bantuan kesejahteraan dari Pemprov Jatim. "Tujuan kami itu untuk meningkatkan kesejahteraan, sehingga gaji GTT/PTT bisa setara dengan UMK. Itu hak GTT/PTT jangan sampai dikurangi tapi harus ditambahkan dengan gaji sebelumnya," pinta Suli Daim
Ditambahkan Suli, alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan pada RAPBD Jatim 2019 mencapai 1/3 dari kekuatan APBD Jatim yang menembus angka Rp.33 triliyun atau kisaran Rp.11 triliyun. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur Jatim terpilih Khofifah Indar Parawansa yang populer dengan istilah Nawa Bhakti Satya.
Program-program pendidikan yang mendapat support anggaran direalisasikan mulai tahun depan, diantaranya pendidikan gratis SMA/SMK dialokasikan sebesar Rp.904 miliar diperuntukkan bagi 1,280 juta siswa/siswi SMA/SMK Negeri di seluruh Jatim. "Khusus untuk sekitar 445 ribu siswa/siswi SMA/SMK Negeri kelas X juga akan dibantu seragam gratis dua setel yaitu putih dan abu-abu serta pramuka," beber Suli Daim.
Kemudian sebanyak 20 SMK Negeri yang masuk program Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) dialokasikan anggaran sebanyak Rp.80 miliar, maupun untuk membantu program pendidikan vocasi atau doubel track yang telah dicanangkan Gubernur Jatim Soekarwo. "Termasuk guru PAUD juga mendapat bantuan kesejahteraan sebesar Rp.200 ribu perbulan tapi hanya untuk 10 ribu guru saja karena keterbatasan anggaran," imbuhnya.
Dimana program pendidikan gratis, dan berkualitas (Tistas) ini akan semakin mendapatkan prioritas setelah Khofifah-Emil dilantik menjadi Gubernur dan Wagub Jatim pada 12 Februari 2019 serta RPJMD 2019-2024 disahkan oleh DPRD Jatim yang baru nanti. (pca/p)
"Kalau nanti ada pemotongan, tolong dilaporkan saja biar nanti kami rekomendasikan supaya kepala dinas pendidikan Jatim mencopotnya. Ujar suli
Menurut Suli, dalam RAPBD 2019 Pemprov Jatim telah mengalokasikan anggaran untuk bantuan kesejahteraan bagi GTT/PTT yang bekerja di SMA/SMK Negeri di seluruh Jatim masing-masing sebesar Rp.750 ribu perbulan. “Sebanyak 21.450 GTT/PTT yang belum mendapatkan bantuan kesejahteraan pada tahun ajaran baru 2019 akan seger menerima karena Pemprov Jatim telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.228 miliar untuk membantu meningkatkan kesejahteraan PTT/GTT," paparnya.
Selain tidak ada pemotongan, DPRD Jatim juga meminta pihak sekolah jangan sampai mengurangi gaji GTT/PTT hanya karena mereka telah mendapatkan bantuan kesejahteraan dari Pemprov Jatim. "Tujuan kami itu untuk meningkatkan kesejahteraan, sehingga gaji GTT/PTT bisa setara dengan UMK. Itu hak GTT/PTT jangan sampai dikurangi tapi harus ditambahkan dengan gaji sebelumnya," pinta Suli Daim
Ditambahkan Suli, alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan pada RAPBD Jatim 2019 mencapai 1/3 dari kekuatan APBD Jatim yang menembus angka Rp.33 triliyun atau kisaran Rp.11 triliyun. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur Jatim terpilih Khofifah Indar Parawansa yang populer dengan istilah Nawa Bhakti Satya.
Program-program pendidikan yang mendapat support anggaran direalisasikan mulai tahun depan, diantaranya pendidikan gratis SMA/SMK dialokasikan sebesar Rp.904 miliar diperuntukkan bagi 1,280 juta siswa/siswi SMA/SMK Negeri di seluruh Jatim. "Khusus untuk sekitar 445 ribu siswa/siswi SMA/SMK Negeri kelas X juga akan dibantu seragam gratis dua setel yaitu putih dan abu-abu serta pramuka," beber Suli Daim.
Kemudian sebanyak 20 SMK Negeri yang masuk program Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) dialokasikan anggaran sebanyak Rp.80 miliar, maupun untuk membantu program pendidikan vocasi atau doubel track yang telah dicanangkan Gubernur Jatim Soekarwo. "Termasuk guru PAUD juga mendapat bantuan kesejahteraan sebesar Rp.200 ribu perbulan tapi hanya untuk 10 ribu guru saja karena keterbatasan anggaran," imbuhnya.
Dimana program pendidikan gratis, dan berkualitas (Tistas) ini akan semakin mendapatkan prioritas setelah Khofifah-Emil dilantik menjadi Gubernur dan Wagub Jatim pada 12 Februari 2019 serta RPJMD 2019-2024 disahkan oleh DPRD Jatim yang baru nanti. (pca/p)
0 komentar:
Posting Komentar